Page 51 - e-Modul Ekonomi Internasional

e-Modul Ekonomi Internasional

3) Dumping

Merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual
barang-barang ke luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah dari harga jual dalam

negeri. Hal ini sama dengan pemahaman Krugman (2002: 187) dumping terjadi bila
perusahaan monopolistik mengenakan harga lebih rendah atas ekspor daripada yang

dikenakan di pasar domestik.

4) Subsidi
Subsidi adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang diambil dari

alokasi dana atau anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi,
menjual dan kegiatan lainnya. Dengan adanya subsidi ini harga jual suatu produk akan

menjadi lebih murah. Contoh: bantuan berupa pupuk atau keringanan biaya adminitrasi

dalam kegiatan ekspor.
5) Larangan Ekspor atau Impor

Larangan Ekpor merupakan kebijakan pemerintah melarang untuk ekspor suatu barang
atau jasa, misalnya larangan mengekspor kayu gelondongan dan hewan langka.

Sedangkan larangan impor adalah kebijakan pemerintah melarang untuk impor suatu
barang untuk melindungi masyarakat dalam negeri seperti karangan impor daging sapi

yang memiliki penyakit, dan larangan impor pakaian bekas dari negara yang terdapat

virusnya.
Secara umum menurut Lilimantik (2015: 27), tujuan kebijakan ekonomi internasional

sebagai berikut.
1) Autarki

Tujuan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang

bebas.
Tujuan autarki bermaksud untuk menghindari pengaruh-pengaruh negera lain, baik

pengaruh ekonomi, politik atau militer.
2) Kesejahteraan nasional (welfare)

Dengan mengadakan perdagangan internasional, suatu negara akan memperoleh

keuntungan dari adanya spesialisasi. Untuk mendorong adanya perdagangan
internasional, maka halangan-halangan dalam perdagangan internasional (tarif, quota

dsb) dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Hal ini berarti harus ada perdagangan bebas.
3) Proteksi

Tujuan ini adalah untuk melindungi industri-industri nasional dari persaingan barang
impor. Hal ini dapat dijalankan dengan tarif, kuota dsb.

42